Total 22596 regulasi
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1998 TENTANG INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH D
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996 TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH D
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOM
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOM
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARAN
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
1998,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL
1997,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH
1997,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1996 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1996 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1996,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 1996 Tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN DAN HAK PAKAI ATAS TANAH
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAH
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 1977 TENTANG PENGAKHIRAN KEGIATAN USAHA ASING DALAM BIDANG PERDAGANGAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAH
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1996 TENTANG PENINDAKAN DI BIDANG CUKAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1996 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA V
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VI, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VII, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN VIII MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (P
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN III, PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN IV, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PESERO) PT PERKEBUNAN V MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (P
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEREBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1996 TENTANG PELEBURAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PEREBUNAN II DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN IX MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG KOMISI BANDING MEREK
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN 8 (DELAPAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR, HULU SUNGAI TENGAH, BARITO KUALA, TANAH LAUT, HULU SUNGAI UTARA, TABALONG DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELA
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
1995,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1994 TENTANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN
1994,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi