Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
22596 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG WEWENANG PENGANGKATAN, PEMINDAHAN, DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2000 TENTANG KARANTINA HEWAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2000 TENTANG KENAVIGASIAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI, HAKIM DAN PEJABAT NEGARA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2000 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA II
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2000 TENTANG PERIZINAN PEMANFAATAN TENAGA NUKLIR
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN TERHADAP PEMANFAATAN RADIASI PENGION
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUB
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1995 TENTANG BEA MASUK, BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK PERTAMBAHAN NILAIDAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILANDALAM RAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASURANSI JASA INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DANAREKSA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1992 TENTANG TENAGA KEPENDIDIKAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
2001,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN JAWATAN RADIO REPUBLIK INDONESIA
2001,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG OBLIGASI PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEGADAIAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG KEWENANGAN PEMERINTAH DAN KEWENANGAN PROPINSI SEBAGAI DAERAH OTONOM
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH MONOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG PERTAMBANGAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
904
905
906
907
908
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari