Kementerian Perhubungan

Information about the author Kementerian Perhubungan will soon be added to the site.

Total 891 regulasi

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 17 TAHUN 2015 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API PELAYANAN KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK (PUBLIC SERVICE OBLIGATION)

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2015 TENTANG KONSESI DAN BENTUK KERJASAMA LAINNYA ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA PELABUHAN DI BIDANG KEPELABUHANAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMTAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN, KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL SERTA PROSEDUR I

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 14 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMTAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 830 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 830) TENTANG PEMBERITAHUAN DAN PELAPORAN KECELAKAAN, KEJADIAN SERIUS PESAWAT UDARA SIPIL SERTA PROSEDUR I

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 11 TAHUN 2015 TENTANG PERSYARATAN PENYEDIA BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN PENDAMPINGAN TERHADAP PROSES PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 13 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN ALOKASI KETERSEDIAAN WAKTU TERBANG (SLOT TIME) BANDAR UDARA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2015 TENTANG PERIZINAN ANGKUTAN UDARA ONLINE

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 10 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 10 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN KAPAL ASING UNTUK KEGIATAN LAIN YANG TIDA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 9 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 174 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 174) TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN (AERONAUTICAL METEOROLOGICAL

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 8 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 67 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 67) TENTANG STANDAR KESEHATAN DAN SERTIFIKASI PERSONEL PENERBANGAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHAN DAN TARIF JASA KEBANDARAAN OLEH BADAN USAHA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 7 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PROSES PENYUSUNAN PERTIMBANGAN MENTERI PERHUBUNGAN ATAS USULAN TARIF JASA KEPELABUHAN DAN TARIF JASA KEBANDARAAN OLEH BADAN USAHA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR DOKUMEN PENGADAAN UNTUK PENGADAAN JASA KONSULTASI BERBENTUK BADAN USAHA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 5 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2015 TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2015 TENTANG WEWENANG, PENDELEGASIAN WEWENANG, DAN PEMBERIAN KUASA BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) ANGKUTAN UDARA NIAGA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 4 TAHUN 2015 TENTANG PENERBITAN SERTIFIKAT OPERATOR PESAWAT UDARA (AIR OPERATOR CERTIFICATE) ANGKUTAN UDARA NIAGA

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 3 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PERHUBUNGAN DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA TETAP PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 86 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 189 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

PERATURAN MENTER! PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2016 TENT ANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN DEPO PETI KEMAS

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: PM 84 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK {PNBP) YANG BERLAKU PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK {PNBP) YANG BERLAKU PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 81 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 80 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 80 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA FATMAWATI SOEKARNO BENGKULU

2016

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 79 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA SIS AL-JUFRI PALU

2016

Regulasi per halaman: