Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kementerian Dalam Negeri
Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total
647 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2004
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
2004
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2002
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
2001
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2001
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2000
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
1999
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
1997
Halaman Awal
24
25
26
27
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
