Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Information about the author Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia will soon be added to the site.
Total
342 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR : M.HH-01.PR.01.01 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2010-2014
2010
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: MHH.01.LT.03.02 TAHUN 2009
2009
PERA TURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.03.HT.03.10 TAHUN 2007 TENTANG PENGAMBILAN MINUTA AKTA DAN PEMANGGILAN NOTARIS
2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02.HT.01.10 TAHUN 2007 TENTAN G TATA CARA PENGUMUMAN PERSEROAN TERBATAS DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01-HU.03.02 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HT.01.10 TAHUN 2007
2007
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06.IL.01.10 TAHUN 2005
2006
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
2006
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.HL.05.06 TAHUN 2005
2006
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.01.HL.03.01 TAHUN 2005
2006
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02.PR.07.10 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI IRIAN JAYA BARAT, KEPULAUAN RIAU, DAN SULAWESI BARAT
2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.01.IZ.01.10 TAHUN 2005. TENTANGPERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M-04. IZ. 01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAA
2005
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH.01.AH.09.01 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, MUTASI, DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN BENTUK, UKURAN, WARNA, F
2011
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-12.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-19.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-03.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-02.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK-01.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SEK.16.KP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-10.IP.03.03 TAHUN 2017
2017
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: M.HH-01.KP.07.06 TAHUN 2012 TENTANG PEJABAT KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN
2012
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : IMI.1817-PR.09.06 TAHUN 2012
2012
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.HH-47.OT.03.30 TAHUN 2011
2011
Halaman Awal
11
12
13
14
15
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi