Mahkamah Agung

Mahkamah Agung

Information about the author Mahkamah Agung will soon be added to the site.
Total 1380 regulasi
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2015
2015
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013
2013
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2012
2012
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2010
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2010
2010
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2009
2009
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN PERIKANAN
2009
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2009
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG HAKIM KHUSUS PERKARA PIDANA PEMILI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2009
SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
2016
SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2016 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN
SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2016 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN
2016
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
2016
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradil
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradil
2016
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2015
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/III/2015
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/III/2015
2015
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan
2015
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
2014
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
2014
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2014
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2014
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu
2014
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2014
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
2014
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
2016
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KORPORASI
2016
Regulasi per halaman: