Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG DATA TUNGGAL SOSIAL DAN EKONOMI NASIONAL
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG NERACA KOMODITAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG NERACA KOMODITAS
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 PERUBAHAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA BALI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 PERUBAHAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA BALI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN, PENINGKATAN, REHABILITASI, SERTA OPERASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG TATA KELOLA PUPUK BERSUBSIDI
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TAHUN 2025
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TAHUN 2025
2025,
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2OI5 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP KENDARAAN BERMOTOR
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI DAN TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI ANGGOTA DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) INDRA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1970 TENTANG PENGAUHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) YODYA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSEROI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 1970 TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA (PN) VIRAMA KARYA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN HILIRISASI DAN KETAHANAN
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2024 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG, BETUNG, INDRALAYA, DAN KAYU AGUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN STRATEGIS NASIONAL KAWASAN PERKOTAAN PALEMBANG, BETUNG, INDRALAYA, DAN KAYU AGUNG
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2024 TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS BAGI KETUA DAN ANGGOTA DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL
2024,
Regulasi per halaman: