Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DAN BATAS DAERAH KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGA
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN DENGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASAHAN DENGAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG LOGO ORIENTASI KEPEMIMPINAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAGI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG SISTIM MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN PRODUK UNGGULAN DAERAH
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH
2014,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT
2013,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2013,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN GIANYAR DENGAN KABUPATEN KLUNGKUNG PROVINSI BALI
2012,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR POLISI PAMONG PRAJA
2010,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 344 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG HYGIENE SANITASI MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 344 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 9 TAHUN 2006 TENTANG HYGIENE SANITASI MAKANAN MINUMAN DAN TEMPAT-TEMPAT UMUM
2008,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PEMBATALAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM
2008,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG POLA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKATENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANGKATENGAH DENGAN KABUPATEN BANGKA SELATAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BELITUNG DENGAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DENGAN KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN2008 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
2008,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH Dl LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2008,
Regulasi per halaman: