Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11013 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 7 A TAHUN 2007 TENTANG TATACARA PENYAMPAIAN INFORMASI DAN TANGGAPAN ATAU SARAN DARI MASYARAKAT ATAS LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
2007,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 33 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN UMUM MITIGASI BENCANA
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN, PENYERAHAN DAN LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
2006,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENENTUAN BATAS WILAYAH KOTA BONTANG DENGAN KABUPATEN KUTAI TIMUR DAN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 21 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT/PEGAWAI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI, PEMERINTAH DAERAH DAN PIMPINAN SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN BAGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 5 TAHUN 2005 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN CALON SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SERTA PEJABAT STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN KABUPATEN/KOTA
2005,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
2002,
Regulasi per halaman: