Kategori: Peraturan Kementerian

Total 11013 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP – 44 /MBU/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKU
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP – 44 /MBU/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKU
2006,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2005,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2005,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-09A/MBU/2005 TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-09A/MBU/2005 TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2005,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 59 /MBU/2004 TENTANG KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP- 59 /MBU/2004 TENTANG KONTRAK MANAJEMEN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2004,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-236/BMU/2003 TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-236/BMU/2003 TANGGAL 17 JUNI 2003 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA Nomor : KEP-117/M-MBU/2002 TENTANG PENERAPAN PRAKTEK GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
2002,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-103/MBU/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-103/MBU/2002 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT BAGI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-101/MBU/2002 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-101/MBU/2002 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-101/MBU/2002 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-101/MBU/2002 TENTANG PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-100/MBU/2002 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-100/MBU/2002 TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP - 104/MBU/2002 TENTANG PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP - 104/MBU/2002 TENTANG PENILAIAN CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 02/M.MBU/2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BERUPA RUMAH DINAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
INSTRUKSI MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR 02/M.MBU/2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN AKTIVA TETAP BERUPA RUMAH DINAS BADAN USAHA MILIK NEGARA
2002,
INSTRUKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : 01-MBUMN/2002 TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN PELEPASAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
INSTRUKSI MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : 01-MBUMN/2002 TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN PELEPASAN AKTIVA TETAP BADAN USAHA MILIK NEGARA
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN DAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DAN KABUPATEN MAMUJU TENGA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BUTON SELATAN DAN KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA, DAN KABUPATEN MAMUJU TENGA
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, WILAYAH KERJA, TUGAS DAN FUNGSI PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA
2018,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
2017,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT TERTENTU
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN BATAS WAKTU PENGGUNAAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT TERTENTU
2017,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN PERTANAHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2017,
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN BIAYA KELUARAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2018
2017,
Regulasi per halaman: