Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN MASYARAKAT SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG CARA PEMBESARAN IKAN YANG BAIK
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PERBENIHAN IKAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PERBENIHAN IKAN NASIONAL
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DAN TUGAS PEMBANTUAN KEPADA DAERAH PROVINSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKAN
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KANTOR KOMUNIKASI KEPRESIDENAN
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ARSIP KEPRESIDENAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG ARSIP KEPRESIDENAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TANDA PENGENAL PIN UNTUK PENGAMANAN KEPADA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BESERTA KELUARGA TERMASUK TAMU NEGARA SETINGKAT KEPALA NEGARA/KEPALA PEMERINTAHAN
2024,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 188 TAHUN 2024 TENTANG KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2024,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024
2024,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
2024,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
2024,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
2024,
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2024
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS
2024,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS
2024,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN
Regulasi per halaman: