Total 22596 regulasi
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG SATU DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG SATU DATA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2024,
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG POS PELAYANAN TERPADU
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI TERHADAP DAERAH PROVINSI HASIL PEMEKARAN, DAERAH PROVINSI INDUK, DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SEL
2024,
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENINDAKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME
2024,
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2024
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
PERATURAN BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN BERSAMA FASILITAS PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2024,
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENAGIHAN, PEMBAYARAN DAN PENCATATAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI, TATA KERJA, DAN ANGGARAN BADAN SUPERVISI BANK INDONESIA
2024,
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA
2024,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
2024,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG IZIN TINGGAL DIPLOMATIK DAN IZIN TINGGAL DINAS
2024,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG VISA DIPLOMATIK DAN VISA DINAS
2024,
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS DIPLOMATIK
2024,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025
2024,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN PETA JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDIDIKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PROFESI, KARIER, DAN PENGHASILAN DOSEN
2024,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2024 TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN
2024,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi