Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Total
23066 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS CENDERAWASIH
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS RIAU
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS KHAIRUN
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2025,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risat, da
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS HALU OLEO
2025,
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Risat, da
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
2025,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Ti
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK DINAS SATELIT DAN ORBIT SATELIT
2025,
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN 3 (TIGA) PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2025,
Kementerian Komunikasi dan Informatika
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KESELAMATAN PELAYARAN
2025,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS HAK ASASI MANUSIA
2025,
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL
2025,
Kementerian Sosial
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI SERTA PENYALURAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTREM
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI DESA/ KELURAHAN MERAH PUTIH
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG SISTEM SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PERGARAMAN NASIONAL
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERI.AN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS INDUSTROPOLIS BATANG
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA UNTUK PENDIRIAN HOLDING OPERASIONAL
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA
2025,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
1
2
3
4
5
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
8 Regulasi
16 Regulasi
24 Regulasi
32 Regulasi
48 Regulasi
Cari Regulasi
Kategori
Pilih Kategori
Peraturan Pusat
Peraturan Daerah
Peraturan Kementerian
Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Lain-Lain
Subjek
Semua Subjek
Lembaga
Semua Lembaga
Tahun
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Perda
Semua Provinsi
Aceh
Bali
Banten
Bengkulu
DI Yoyakarta
DKI Jakarta
Gorontalo
Jambi
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kalimantan Barat
Kalimantan Selatan
Kalimantan Tengah
Kalimantan Timur
Kalimantan Utara
Kepulauan Bangka Belitung
Kepulauan Riau
Lampung
Maluku
Maluku Utara
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
Papua
Papua Barat
Riau
Sulawesi Barat
Sulawesi Selatan
Sulawesi Tengah
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Utara
Sumatera Barat
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Cari
