Total 23066 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAN IBADAH HAJI TAHUN 1446 HIJRIAH/ 2025 MASEHI YANG BERSUMBER DARI BIAYA PERJALANAN IBADAH HAJI DAN NILAI MANFAAT
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 192 TAHUN 2014 TENTANG BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG NERACA KOMODITAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR7 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG NERACA KOMODITAS
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 PERUBAHAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA BALI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2025 PERUBAHAN INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR MENJADI INSTITUT SENI INDONESIA BALI
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PENYESUAIAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA BAGI PERUSAHAAN INDUSTRI PADAT KARYA TERTENTU TAHUN 2025
2025,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG BESARAN DAN PENGGUNAAN IURAN BADAN USAHA DALAM KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI PADA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
2025,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PELANTIKAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
2025,
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG JUMLAH DAN NILAI NOMINAL UANG RUPIAH YANG DIMUSNAHKAN TAHUN 2024
2025,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD” TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH KHUSUS SERI “FOR THE CHILDREN OF THE WORLD” TAHUN EMISI 1999 DARI PEREDARAN
2025,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2025,
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PANGAN NASIONAL
2025
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2025
2025
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA KERJA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2025,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2025,
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI MARITIM
2025,
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG DERIVATIF KEUANGAN DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EFEK
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2025,
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA
2025,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi