Subjek: PP

Total 2086 regulasi
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI
2017,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1960 TENTANG PENENTUAN PERUSAHAAN ASURANSI KERUGIAN MILIK BELANDA YANG DIKENAKAN NASIONALISASI
1960,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1969 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1967 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAMBANGAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1967 NOMOR 22, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2831)
1969,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1966 TENTANG WAJIB SIMPAN RAHASIA KEDOKTERAN
1966,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1979 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1979 TENTANG PENYUSUTAN ARSIP
1979,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1979,
PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
PERATURAN PEMERINTAHREPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
1975,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1975,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
1989,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
1986,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1986 TENTANG DEWAN HAK CIPTA
1986,
PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 28 TAHUN 1985 (28/1985) PERLINDUNGAN HUTAN
PERATURAN PEMERINTAH PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor: 28 TAHUN 1985 (28/1985) PERLINDUNGAN HUTAN
1985,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA
2000,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1981 TENTANG BEDAH MAYAT KLINIS DAN BEDAH MAYAT ANATOMIS SERTA TRANSPLANTASI ALAT DAN ATAU JARINGAN TUBUH MANUSIA
1981,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
1981,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN INDONESIA
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TRNTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TRNTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN INDONESIA
1999,
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 88 Tahun 1999 Tentang TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI Nomor: 88 TAHUN 1999 (88/1999) Tanggal: 13 OKTOBER 1999 (JAKARTA)
PERATURAN PEMERINTAH Nomor 88 Tahun 1999 Tentang TATA CARA PENGALIHAN DOKUMEN PERUSAHAAN KE DALAM MIKROFILM ATAU MEDIA LAINNYA DAN LEGALISASI Nomor: 88 TAHUN 1999 (88/1999) Tanggal: 13 OKTOBER 1999 (JAKARTA)
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 1999 TENTANG ANGKUTAN DI PERAIRAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 1999 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI
1999,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1999 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
1999,
Regulasi per halaman: