Subjek: Undang-Undang

Total 1688 regulasi
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IVA KEMENTERIAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGUR
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IVA KEMENTERIAN URUSAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAN PERHITUNGAN-PERHITUNGANNYA MENGENAI PERUSAHAANPERUSAHAAN DAN JAWATAN-JAWATAN (PEMERINTAH) YANG MEMPUNYAI PENGUR
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IVA DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957,
UNDANG- REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982
UNDANG- REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1982 TENTANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1981/1982
1982,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1981 TENTANG WAJIB LAPOR KETENAGA KERJAAN DI PERUSAHAAN
1981,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1980 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI SEMARANG
1980,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA BEKAS PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1978,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR-TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR-TIMUR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1976 TENTANG PENGESAHAN PENYATUAN TIMOR-TIMUR KE DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEMBENTUKAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR-TIMUR
1976,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1974 TENTANG PENERTIBAN PERJUDIAN
1974,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1973 TENTANG PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA MENGENAI PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI SELAT SINGAPURA
1973,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1971 TENTANG KETENTUAN POKOK KEARSIPAN
1971,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1970 TENTANG PENGHAPUSAN PENGADILAN LANDREFORM
1970,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMEINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1969 TENTANG PENETAPAN BERBAGAI PERATURAN PEMEINTAH PENGGANTI UNDANGUNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG
1969,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1967 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1967 TENTANG VETERAN REPUBLIK INDONESIA
1967,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1966 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1966 TENTANG PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH KERAJAAN BELANDA DAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENANG SOAL-SOAL KEUANGAN
1966,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATE
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATE
1965,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1964 TENTANG PEMUNGUTAN BEA-BEA, CUKAI-CUKAI DAN SUMBANGAN-SUMBANGAN WAJIB PAJAK ISTIMEWA (SWI) DI DAERAH TINGKAT II KEPULAUAN RIAU
1964,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1963 TENTANG FARMASI
1963,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1962 TENTANG PEMBUATAN PERJANJIAN PERSAHABATAN DAN KERJA-SAMA ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SOSIALIS CEKOSLOVAKIA
1962,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1961 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1961
1961,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1960 TENTANG STASTISTIK
1960,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1959 TENTANG PENGHAPUSAN "PERATURAN UMUM KORBAN PERANG" DAHULU DISEBUT "ALGEMENE OOROGSONGEVALLEN REGELING"
1959,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA REFR
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1958 TENTANG PERALIHAN TUGAS DAN WEWENANG AGRARIA REFR
1958,
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953 BAGIAN IV KEMENTERIAN KEUANGAN
1957,
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN IV DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957,
Regulasi per halaman: