Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: Undang-Undang
Total
1688 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1980/1981
1980,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG EKSTRADISI
1979,
Presiden dan Wakil Presiden
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1979 DAFTAR KEJAHATAN YANG PELAKUNYA DAPAT DIEKSTRADISIKAN
1976,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1978/1979
1979,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
1977,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1976 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1976/1977
1976,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1975 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1975/1976
1975,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
1974,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1973 TENTANG LANDAS KONTINEN INDONESIA
1973,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1972 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1972/1973
1972,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG PERJANJIAN PERSAHABATAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN MALAYSIA
1971,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA
1970,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI BANDUNG DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI JAKARTA
1969,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING
1967,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1966 TENTANG PENARIKAN DIRI REPUBLIK INDONESIA DARI KEANGGOTAAN DANA MONETER INTERNASIONAL (INTERNATIONAL MONETARY FUND) DAN BANK INTERNASIONAL UNTUK REKONSTRUKSI DAN PEMBANGUNAN (INTERNATIONAL BANK FOR RECON
1966,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI DI DENPASAR DAN PERUBAHAN DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DI MAKASAR
1965,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1962 TENTANG POKOK-POKOK, PERUMAHAN (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 40) MENJADI UNDANG-UNDANG
1964,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1963 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 1962 TENTANG PEMUNGUTAN SUMBANGAN WAJIB ISTIMEWA ATAS BEBERAPA JENIS BARANG (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NO. 49), MENJADI UNDANG
1963,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1962 TENTANG KARANTINA LAUT
1962,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1961 TENTANG PENETAPAN SEMUA UNDANG-UNDANG DARURAT DAN SEMUA PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG SUDAH ADA SEBELUM TANGGAL 1 JANUARI 1961 MENJADI UNDANG-UNDANG.
1961,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1960 TENTANG PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
1960,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1959 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA KONSTITUANTE
1959,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH-TANAH PARTIKELIR
1958,
Presiden dan Wakil Presiden
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1957 TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH
1957,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
35
36
37
38
39
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi