Subjek: PERPRES

Total 1440 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA RUANG
2013,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2013
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 19 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KEHUTANAN
2013,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2013
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2013,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17 TAHUN 2013
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 17 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERTANIAN, PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN, PENGAWAS BENIH TANAMAN, PENGAWAS BIBIT TERNAK, MEDIK VETERINER, PARAMEDIK VETERINER, DAN PENGAWAS
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON ECONOMIC COOPERATION (PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONE
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG JAMINAN KESEHATAN
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2013
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2013
2013,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2012
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 53 TAHUN 2OI7 TENTANG BADAN SIBER DAN SANDI NEGAM
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2017 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DAN BADAN PEKERJA KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2017,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2017,
Regulasi per halaman: