Subjek: KEPRES

Total 2473 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2014 TENTANG PERIZINAN UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA PITALEBAR INDONESIA 2014 – 2019
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN IN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH BERMUDA (SEBAGAIMANA TELAH DIIZINKAN OLEH PEMERINTAH KERAJAAN INGGRIS RAYA DAN IRLANDIA UTARA) UNTUK PERTUKARAN IN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH ISLE OF MAN UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH JERSEY UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM MENGENAI PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN KELOMPOK BANK PEMBANGUNAN ISLAM DI INDONESIA
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1972 TENTANG PENJEMPURNAAN ORGANISASI PERTAHANAN SIPIL DAN ORGANISASI PERLAWANAN DAN KEAMANAN RAKJAT DALAM RANGKA PENERTIBAN PELAKSANAAN SISTIM
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG MENJADI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG MENJADI INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA BANDUNG
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2014 TENTANG HAK KEUANGAN BAGI DEPUTI DAN TENAGA PROFESIONAL PADA UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2009 TENTANG UNIT KERJA PRESIDEN BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERTIMBANGAN TENAGA NUKLIR
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2014 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE (PERSETUJUAN PEMBENTUKAN LEMBAGA GLOBAL PERTUMBUHAN HIJAU)
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2014
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PENUGASAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, MENTERI KEUANGAN, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, JAKSA AGUNG, DAN KEPALA BADAN KOORDINASI PE
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA TATA RUANG KEPULAUAN MALUKU
2014,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLA PORTAL INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
2014,
Regulasi per halaman: