Kementerian Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara

Information about the author Kementerian Sekretariat Negara will soon be added to the site.
Total 80 regulasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3. Unit Kerja: Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 3. Unit Kerja: Asisten Deputi Keuangan, Investasi, dan Badan Usaha
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Administrasi Pejabat Negara
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Administrasi Pejabat Negara
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi, Infrastruktur, dan Kemaritiman
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Eselon I: Deputi Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Personel TNI dan Polri
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Personel TNI dan Polri
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Perencanaan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Perencanaan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Biro Data dan Informasi
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Hubungan Lembaga Negara dan Daerah
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA 2. Unit Kerja: Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamana
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA,
2016
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA I. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA C. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA E. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Militer Presiden
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA H. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Administrasi Aparatu
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA F. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA G. Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2017
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN INSTANSI KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN KEPUTUSAN PRESIDEN
2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
2016
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEAJUDANAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN ISTRI/SUAMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEAJUDANAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DAN ISTRI/SUAMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN
2016
Regulasi per halaman: