Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 647 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KEBUTUHAN, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENYESUAIAN/INPASSING SERTA PELAKSANAAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PERANGKAT DAERAH YANG MENYELENGGARAKAN SUB URUSAN KEBAKARAN
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2019
2019
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING P EGAWAI N EGERI S IPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/ INPASSING P EGAWAI N EGERI S IPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH
2019
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO. 40/DJPDN/Kep/XII/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI NO. 40/DJPDN/Kep/XII/2003 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
2003
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENDAFTARAN PEMILIH UNTUK PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
2004
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: SK. 954-214 TENTANG PEMBERIAN KUASA KEPADA GUBERNUR KEPALA DAERAH DI SELURUH INDONESIA UNTUK MENUNJUK/MENETAPKAN PEJABAT SEBAGAI ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN PADA KANTOR / SATUAN KERJA DALAM LIN
1984
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009
2008
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 30 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
2007
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
2010
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2013
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR BERBASIS KOMPETENSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEK
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PERTANAHAN, BIDANG PEMERINTAHAN, BIDANG KEPEGAWAIAN, BIDANG KESEHATAN, BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, BIDANG PERPAJAKAN, BIDANG KOMUNIKASI DAN TELEK
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2018
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH BERBASIS AKRUAL
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENELITIAN
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KEWASPADAAN DINI DI DAERAH
2018
Regulasi per halaman: