Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri

Information about the author Kementerian Dalam Negeri will soon be added to the site.
Total 647 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA BAGI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOT
2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BADUNG DENGAN KOTA DENPASAR PROVINSI BALI
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 2017 TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGER
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGER
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017
Regulasi per halaman: