Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MINAHASA DENGAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU DAN KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KAUR P
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI DAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA KERJA SAMA DESA DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2017 TENTANG PENGGUNAAN SAKSI AHLI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DENGAN PROVINSI GORONTALO
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGER
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 40 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGER
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ENDE DENGAN KABUPATEN NAGEKEO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA DENGAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA JAMBI DENGAN KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH, TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
2017,
Regulasi per halaman: