Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10712 regulasi
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN DONGGALA DENGAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG PROVINSI SULAWESI TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2017 TENTANG KERJA SAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN BADAN ATAU LEMBAGA DALAM BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN YANG BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS DENGAN KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KOTA PRABUMULIH DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BANYUASIN DENGAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KAPASITAS ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU DENGAN KABUPATEN SERUYAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KATINGAN DENGAN KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT DENGAN KABUPATEN LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KAPUAS DENGAN KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2017 TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN KOTA WARINGIN TIMUR DENGAN KABUPATEN KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
2017,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017 – 2018
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH TAHUN 2017 – 2018
2017,
Regulasi per halaman: