Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP-023/LPS/III/2006 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM
KEPUTUSAN KEPALA EKSEKUTIF NOMOR KEP-023/LPS/III/2006 TENTANG FORMAT LAPORAN BANK UMUM
2006,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN KELAS JABATAN BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
2017,
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1980
SURAT EDARAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPGAWAIAN NEGARA NOMOR 04/SE/1980
1980,
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMO3 03/SE/1976
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMO3 03/SE/1976
1976,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA PENGEMBANGAN DAN APLIKASI MATERIAL BIOKOMPATIBEL IMPLAN ORTHOPEDI
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDONESIA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PENGEMBANGAN KEBUN RAYA INDONESIA
2017,
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
1980,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2018,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
2017,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
2004,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
2002,
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
2004,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
2017,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
2012,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
2017,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
2012,
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
2004,
Regulasi per halaman: