Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
2017,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
2017,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.00.06.4.02894 TENTANG PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA PADA KOSMETIKA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.00.06.4.02894 TENTANG PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA PADA KOSMETIKA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:06605/D/SK/X/84 TENTANG TATACARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL DARI BAHAN ALAM DALAM SEDIAAN BENTUK KAPSUL ATAU TABLET
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:06605/D/SK/X/84 TENTANG TATACARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL DARI BAHAN ALAM DALAM SEDIAAN BENTUK KAPSUL ATAU TABLET
1984,
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
2002,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
2004,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1996,
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
2001,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
1996,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1997
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2002,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2005,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 151 /BC/2003 T E N T A N G PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG EKSPOR DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR : KEP-78 /BC/1997 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN BARANG PENUMPANG, AWAK SARANA PENGANGKUT, PELINTAS BATAS, KIRIMAN MELALUI JASA TITIPAN DAN KIRIMAN POS
1997,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TANGGAL 7 FEBRUARI 2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN
2001,
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWA
LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 115/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWA
2009,
Regulasi per halaman: