Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor: Kep-2833/LK/2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA K E P U T U S A N JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-090/ J.A/08/1999 TENTANG TATA CARA MEMPERSIAPKAN RANCANGAN KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
1999,
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
MAHKAMAH AGUNG R.I. JLN. LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 1 J A K A R T A Nomor M.A./Pemb./0807/1975.
1975,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF
2012
Konsil Kedokteran Indonesia MANUAL PERSETUJUAN TIINDAKAN KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council 2006
Konsil Kedokteran Indonesia MANUAL PERSETUJUAN TIINDAKAN KEDOKTERAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Indonesian Medical Council 2006
2006,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR POL. 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR POL. 11 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA
2007,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER--/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : PER-14/PJ/2017 TENTANG TATA CARA PEMBETULAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGAMPUNAN PAJAK
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDRAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 10/PJ/2017
2017,
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- /PJ/ 2017 Tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 07/PJ/2017
2017,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER. 04/PJ/2017
2017,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.00.06.4.02894 TENTANG PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA PADA KOSMETIKA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK.00.06.4.02894 TENTANG PERSYARATAN CEMARAN MIKROBA PADA KOSMETIKA DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:06605/D/SK/X/84 TENTANG TATACARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL DARI BAHAN ALAM DALAM SEDIAAN BENTUK KAPSUL ATAU TABLET
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:06605/D/SK/X/84 TENTANG TATACARA PRODUKSI OBAT TRADISIONAL DARI BAHAN ALAM DALAM SEDIAAN BENTUK KAPSUL ATAU TABLET
1984,
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 272/PJ/2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
2002,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-162 /PJ./ 2004 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK OKTOBER 2004 SEHUBUNGAN DENGAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA
2004,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP - 108/PJ.1/1996 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
1996,
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PASAL 26 SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN ORANG PRIBADI (Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ./2000 tgl. 29 Desember 2000)
2000,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-413/PJ./2001 TANGGAL 25 JUNI 2001 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN BERTOLAK KE LUAR NEGERI (FISKAL LUAR NEGERI) TERHADAP MISI KESENIAN, MISI OLAHRAGA DAN M
2001,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL PAJAK KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ./2003 TENTANG TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
2003,
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN INTERNASIONAL DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN Nomor: 02/DJPI/KP/I/19961 Tentang PELAKSANAAN KETENTUAN KUOTA EKSPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
1996,
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor : 295 /KPTS/CK/1997 Tanggal : 1 April 1997 Tentang : Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
1997
Regulasi per halaman: