Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 406/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 406/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2000,
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
2013,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER - 18/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 373/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 373/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 365/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 365/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DAN PENGUMUMAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 324/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA OI KPU KABUPATENjKOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 324/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG TATA CARA PENSORTIRAN DAN PELIPATAN SURAT SUARA OI KPU KABUPATENjKOTA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 297/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 295/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 173/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DE
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 173/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 107/SK/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DE
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 178 /Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN JADUAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PARTAI POLITIK, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM BENTUK RAPAT
2009,
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
KEPUTUSAN KOMISI NO.57/2009
2009
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000) KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 04/KPPU/KEP/VIII/2000 TENTANG SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
2000
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRODUKSI PETERNAKAN NOMOR 71/TN.690/DJP/DEPTAN/2000
2000
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR : 3401/BSN-I/HK.71/11/2001 TANGGAL : 26 November 2001 SISTEM STANDARDISASI NASIONAL
2001,
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/LK/2003 Tanggal : 12 Mei 2003
2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
Keputusan DJLK Nomor Kep-2833/ LK / 2003 Tanggal: 12 Mei 2003
2003
Regulasi per halaman: