Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2004,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
2018,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
2018,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
2017,
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2009,
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 5 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 5 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 4 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 4 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 3 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 3 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 2 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 2 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN I PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/1002/XII/2004 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PELAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/1002/XII/2004 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PELAPORAN KEKUATAN PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
2004,
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/1001/XII/2004 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT HIDUP PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/1001/XII/2004 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENGISIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT HIDUP PEGAWAI NEGERI PADA POLRI
2004,
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/964/XII/2005 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENERBITAN PETIKAN II SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI ANGGOTA POLRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/964/XII/2005 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENERBITAN PETIKAN II SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN MENJADI ANGGOTA POLRI
2005,
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/963/XII/2005 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA PERORANGAN ANGGOTA POLRI
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: SKep/963/XII/2005 tentang PEDOMAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN DATA PERORANGAN ANGGOTA POLRI
2005,
Regulasi per halaman: