Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3257 regulasi
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 185 TAHUN 2002
LAMPIRAN 2 KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM NOMOR 185 TAHUN 2002
2002,
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 185 TAHUN 2002 TENTANG JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH, JUMLAH PEMILIH, DAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 185 TAHUN 2002 TENTANG JUMLAH BADAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM DI DAERAH, JUMLAH PEMILIH, DAN JUMLAH PENDUDUK WARGA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 105 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN PENTAPAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 105 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA PENELITIAN DAN PENTAPAN PARTAI POLITIK MENJADI PESERTA PEMILIHAN UMUM
2003,
KODE ETIK PEMANTAU PEMILU INDEPENDEN
KODE ETIK PEMANTAU PEMILU INDEPENDEN
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 104 TAHUN 2003 TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 100 TAHUN 2003 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 100 TAHUN 2003 TENTANG TAHAPAN PROGRAM DAN JADWAL WAKTU PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2004
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 88 TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 68 TAHUN 2003 TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 33 TAHUN 2002 TENTANG KODE ETIK PELAKSANA PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR TAHUN 2003 TENTANG PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2003,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 165.2 TAHUN 2002 TENTANG PELAKSANAAN PENDAFTARAN PEMILIH DAN PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN
2002,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : TENTANG PEMANTAU PEMILIHAN UMUM DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2004,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2018 TENTANG TUNJANGAN HARI TUA PENASIHAT DAN PEGAWAI
2018,
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS BELAJAR
2018,
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEWENANGAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN
2017,
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT EDARAN NOMOR: SE-015/01/12/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2009,
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 8 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 7 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 6 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 5 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 5 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 4 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 4 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 3 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 3 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
LAMPIRAN 2 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
LAMPIRAN 2 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK
2010,
Regulasi per halaman: