Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3241 regulasi
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL: Kep/25/VIII/2002 tentang PEMBENTUKAN POLRES MANDAILING NATAL (MADINA) POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/24/VIII/2002 tentang PENINGKATAN STATUS POLRES LANGKAT MENJADI POLRESTA BINJAI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/23/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLRES DEL SERDANG POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/22/VIII/2002 TENTANG PENINGKATAN STATUS POLRES DELI SERDANG MENJADI POLRESTA TEBING TINGGI POLDA SUMATERA UTARA
2002,
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: KEP/21/VIII/2002 TENTANG PEMBENTUKAN POLWILTABES MAKASSAR POLDA SULAWESI SELATAN
2002,
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANGANAN PERKARA PIDANA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2009,
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER- 001/A/JA/01/2017 TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 48/KMA/SK/II/2017 TENTANG POLA PROMOSI DAN MUTASI HAKIM PADA EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN
2017,
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO, PATAKA, DAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2018,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR DAN ANGKA KREDITNYA
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN
PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG ALIH TEKNOLOGI KEKAYAAN INTELEKTUAL SERTA HASIL PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PEREKAYASAAN
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
2000,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 365 / KA / X / 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN BUKU INDUK JAMINAN MUTU BATAN
2000,
LAMPIRAN 1: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
LAMPIRAN 1: PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TANDA SNI DAN TANDA KESESUAIAN BERBASIS SNI
2017,
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
PERATURAN BADAN STANDARDISASI NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENOMORAN STANDAR NASIONAL INDONESIA
2018,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK.5 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PENYELENGGARAAN SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 4 TAHUN 2017 TENTANG UNIT SIAGA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK 3 TAHUN 2017 TENTANG TATA KELOLA SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RESCUER DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI RESCUER DI LINGKUNGAN BADAN SAR NASIONAL
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER
PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 1 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN JABATAN FUNGSIONAL RESCUER
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 26 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL STATISTISI MELALUI PENYESUAIAN/INPASSING
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
2017,
Regulasi per halaman: