Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3241 regulasi
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KODE NAMA DAN WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2016
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG KODE NAMA DAN WILAYAH KERJA STATISTIK TAHUN 2016
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 003 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG, SUBBAGIAN, DAN SEKSI PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 003 TAHUN 2002 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG, SUBBAGIAN, DAN SEKSI PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG, SUBDIREKTORAT, SUBBAGIAN, SUBBIDANG, DAN SEKSI BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG URAIAN TUGAS BAGIAN, BIDANG, SUBDIREKTORAT, SUBBAGIAN, SUBBIDANG, DAN SEKSI BADAN PUSAT STATISTIK
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
2016,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 121 TAHUN 2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN BADAN PUSAT STATISTIK DI DAERAH
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN ORGANIK
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PUSAT STATISTIK
2017,
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 95 TAHUN 2015 TENTANG KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA
2017,
Lampiran I: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran I: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran H: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran H: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran G: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran G: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran F: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran F: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran E: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran E: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran D: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran D: Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran C : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran C : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.02.12.1248 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.02.12.1248 TAHUN 2012 TENTANG KRITERIA DAN TATA CARA PENARIKAN OBAT TRADISIONAL YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
2012,
Lampiran B : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran B : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Lampiran A : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
Lampiran A : Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 2 Tahun 2003
2003,
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR : 2 Tahun 2003 TENTANG NORMA DAN STANDAR MEKANISME KETATALAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DI BIDANG PERTANAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH KEABUPATEN/KOTA
2003,
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS
1998,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 34 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN
2007,
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2018,
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN JENIS BIAYA DAN BESARAN BIAYA YANG DIKENAKAN OLEH PENYELENGGARA PASAR LELANG GULA KRISTAL RAFINASI KEPADA PESERTA LELANG
2018,
Regulasi per halaman: