Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Total
3241 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 06/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PENGELOLAAN, PENYIMPANAN, TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAN PENGGUNAAN DANA KOMPENSASI
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 05/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA BURSA BERJANGKA
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYIAPAN KONTRAK BERJANGKA YANG AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR JUAL BELI KOMODITI DI BURSA BERJANGKA
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR : 01/KPPU/VI/2000 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PERIODE TAHUN 2000 - 2005
2000
KEPUTUSAN KOMISI NO. 57/2009 Tentang Pengecualian Penerapan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap Perjanjian yang Berkaitan dengan Waralaba
2009
TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN DAN PENANGANAN DUGAAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tanggal 8 September 2000)
2000
KEPUTUSAN KETUA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA NOMOR : 346/KADI/Kep/10/2000 T E N T A N G PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KEPALA BIDANG DAN ANGGOTA DI LINGKUNGAN KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA
2000,
Kementerian Perdagangan
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL NOMOR : 22 / SK /KA. LIN /2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA INFORMASI NASIONAL
2004
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL NOMOR : H-08-PR.07.10 - TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDO
2000,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
PETUNJUK-PETUNJUK MAHKAMAH AGUNG MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975
1975,
Mahkamah Agung
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 03/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 02/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DAN TATA TERTIB
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR : 01/BAPPEBTI/KP/X/1999 TENTANG PERIZINAN BURSA BERJANGKA DAN LEMBAGA KLIRING BERJANGKA
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAKSANA BURSA KOMODITI NOMOR : 01/BAPEBTI/KP/IV/1999 TENTANG TATA CARA PENDIRIAN BURSA BERJANGKA
1999,
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN NETRALITAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 201817 TENTANG RAPAT PLENO
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DI WILAYAH ACEH, PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENGAWASAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN DUKUNGAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL B
2018,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPUTUSAN BERSAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA NOMOR 04/PANWASLU/KS/III/2004 NOMOR 003/SK KPI/II/04 TENTANG PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN SIARAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA
2003,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 26 TAHUN 2003 Tentang SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGGANTIAN ANGGOTA PENGAWAS PEMILU
2003,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILU NOMOR 22 TAHUN 2003 Tentang PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM
2003,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMORR 1122 TTAHUN 2003 Tentang MEKANISME PPENGAWASAN
2003,
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Halaman Awal
121
122
123
124
125
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi