Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3241 regulasi
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.00914 TENTANG PEMASUKAN OBAT JALUR KHUSUS
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.00914 TENTANG PEMASUKAN OBAT JALUR KHUSUS
2002,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR : HK.00.05.35.02771 TENTANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR : HK.00.05.35.02771 TENTANG PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PREKURSOR KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
2002,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.03.12.1564 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PELABELAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.03.1.23.03.12.1564 TAHUN 2012 TENTANG PENGAWASAN PELABELAN PANGAN PRODUK REKAYASA GENETIK
2012,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK. 00.05.5.1640 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : HK. 00.05.5.1640 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA
2003,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor HK. 00.06.42.0255 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor HK. 00.06.42.0255 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN ALPHA HYDROXY ACID (AHA) DALAM KOSMETIK
2006,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DANMAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 T E N T A N G KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DANMAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.00.05.23.3644 T E N T A N G KETENTUAN POKOK PENGAWASAN SUPLEMEN MAKANAN
2004,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-080/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: KEP-06.00.00-080/K/2001 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2001,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2010,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2011,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KETERANGAN AHLI
2010,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PEMANGGILAN DAN PERMINTAAN KETERANGAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2008,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP BENDAHARA
2007,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2011,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2010,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYEGELAN DALAM PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
2008,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2011,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PENGGUNAAN PEMERIKSA DAN/ATAU TENAGA AHLI DARI LUAR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2008,
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
2007,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP-871/K/SU/2003 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR : KEP-871/K/SU/2003 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2004
2004,
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJA
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1217/K/SU/2010 TENTANG KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJA
2018,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI, KINERJA, DAN POTENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN METODE 360 DERAJAT
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KOMPETENSI, KINERJA, DAN POTENSI KEPEMIMPINAN PEJABAT TERTENTU DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN DENGAN METODE 360 DERAJAT
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMETAAN TALENTA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEMETAAN TALENTA PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II, ESELON III, ESELON IV, JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR UTAMA, AUDITOR MADYA, AUDITOR MUDA, DAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II, ESELON III, ESELON IV, JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR UTAMA, AUDITOR MADYA, AUDITOR MUDA, DAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
2017,
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ASSESSMENT CENTER YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
2017,
Regulasi per halaman: