Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 10 /PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 10 /PBI/1999 TENTANG PORTOFOLIO OBLIGASI PEMERINTAH BAGI BANK UMUM PESERTA PROGRAM REKAPITALISASI
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 9 /PBI/1999 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 9 /PBI/1999 TENTANG PEMANTAUAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/8/PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/8/PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG RUPIAH PECAHAN 100.000 (SERATUS RIBU) TAHUN EMISI 1999
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/7/PBI/1999 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/7/PBI/1999 TENTANG SISTEM INFORMASI DEBITUR
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/6/PBI/1999 TENTANG PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 1/6/PBI/1999 TENTANG PENUGASAN DIREKTUR KEPATUHAN (COMPLIANCE DIRECTOR) DAN PENERAPAN STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK UMUM
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/ 5/PBI/1999 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 1/ 5/PBI/1999 TENTANG KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA DALAM RANGKA KREDIT PROGRAM PADA MASA PERALIHAN
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 4 /PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 4 /PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN SURVEI OLEH BANK INDONESIA
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/ 3/PBI/1999 TENTANG PENYELENGGARAAN KLIRING LOKAL DAN PENYELESAIAN AKHIR TRANSAKSI PEMBAYARAN ANTAR BANK ATAS HASIL KLIRING LOKAL
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1 / 2 / PBI/1999 TENTANG PENGELUARAN DAN PENGEDARAN UANG KERTAS BARU PECAHAN RP 50.000 TAHUN EMISI 1999
1999,
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 1/1/PBI/1999 TENTANG FASILITAS PENDANAAN DALAM RANGKA MENGATASI KESULITAN PENDANAAN JANGKA PENDEK BAGI BANK UMUM
1999,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA no.31/178/KEP/DIR TENTANG POSISI DEVISA NETO BANK UMUM
1998,
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
Lampiran SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/Kep/Dir TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA No.31/177/KEP/DIR TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM
1998,
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 31/148/KEP/DIR tentang PEMBENTUKAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF
1998,
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
Surat Keputusan Direksi nomor 31/147/KEP/DIR tentang Kualitas Aktiva Produktif
199,
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
Surat Edaran nomor SE 31/16/UPPB tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
1998,
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
Surat Edaran nomor SE 31/11/UPPB tentang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif
1998,
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/22/BPPP tentang Pemeliharaan Likuiditas Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing oleh Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
Surat Edaran Direksi nomor 21/19/BPPP tentang Penggunaan Tenaga Kerja Profesional Warga Negara Asing
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
Surat Edaran Direksi nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Kepada Debitur dan Debitur Grup Serta Pengurus, Pemegang Saham dan Keluarganya
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
Surat Edaran Direksi nomor 21/17/BPPP tentang Pengertian Modal Sendiri Bagi Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank (LKBB)
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/16/BPPP tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan 1064/KMK.00/1988 tentang Pendirian dan Usaha Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
Surat Edaran Direksi nomor 21/15/BPPP tentang Peleburan Usaha dan Penggabungan Usaha Bagi Bank Umum Swasta Nasional, Bank Pembangunan dan Bank Perkreditan Rakyat
1989,
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
Surat Edaran Direksi nomor 21/10/UKU tentang Penjamin Emisi Efek
1989,
Regulasi per halaman: