Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Total
3094 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR.116 /SEOJK.04/2016.. TENTANG PENGAKUAN TERHADAP ASOSIASI WAKIL MANAJER INVESTASI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SALINAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14 /SEOJK.03/2016 TENTANG PEMBUKAAN JARINGAN KANTOR BANK UMUM BERDASARKAN MODAL INTI
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 10 /SEOJK.05/2016 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BAGI LEMBAGA JASA KEUANGAN NON-BANK
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 8 /SEOJK.03/2016 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 7 /SEOJK.03/2016 TENTANG STANDAR PELAKSANAAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 /SEOJK.03/2016 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PERKREDITAN RAKYAT
2016,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 37/SEOJK.03/2015 TENTANG PRODUK DAN AKTIVITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
2015,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 13/SEOJK.05/2013 TENTANG LAPORAN BULANAN PT TASPEN (PERSERO
2013,
Otoritas Jasa Keuangan
SURAT EDARAN Nomor 4 Tahun 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2016 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
2016,
Mahkamah Agung
SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2016 TENTANG PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BAGI CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI PENGADILAN
2016,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan
2016,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang tidak Sesuai Dengan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan peradil
2016,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2015,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Ketentuan Pasal 10 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 37/KMA/SK/III/2015
2015,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan
2015,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2014 Tentang tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Itsbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
2014,
Mahkamah Agung
Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
2014,
Mahkamah Agung
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARIAH
2016,
Mahkamah Agung
Halaman Awal
97
98
99
100
101
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi