Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
Keputusan Kepala Bapedal No. 105 Tahun 1997 Tentang : Panduan Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
1997,
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
Keputusan Kepala Badpedal No. 47 Tahun 2001 Tentang Pedoman Pengukuran Kondisi Terumbu Karang
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) LINGKUNGAN HIDUP DI BAPEDAL
2001,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN NOMOR : KEP-18 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1999,
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019
2018,
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
PERATURAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
2018,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2018,
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LOGO DAN BENDERA PATAKA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2018,
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-06/1.01/PPATK/06/14 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALI
PERATURAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR PER-06/1.01/PPATK/06/14 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALI
2017,
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK LANJUT HASIL SIDANG KABINET
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PERSIAPAN, PELAKSANAAN, DAN TINDAK LANJUT HASIL SIDANG KABINET
2018,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-13/1.02.2/PPATK/02/08 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN TERKAIT PENDANAAN TERORISME BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2008,
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: KEP-47/1.02./PPATK/06/2008 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI PRODUK, NASABAH, USAHA DAN NEGARA YANG BERISIKO TINGGI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2008,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : KEP - 1/1.01/PPATK/01/08 TENTANG PEDOMAN GOOD GOVERNANCE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR : KEP - 1/1.01/PPATK/01/08 TENTANG PEDOMAN GOOD GOVERNANCE PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2008,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/7/KEP.PPATK/2003 Tentang PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/7/KEP.PPATK/2003 Tentang PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
2003,
Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
Pedoman Tata Cara Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan
2003,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/6/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/6/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2003,
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
2003,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/5/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/5/KEP.PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PEDAGANG VALUTA ASING DAN USAHA JASA PENGIRIMAN UANG
2003,
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan
Pedoman Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan
2003,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/4/KEP. PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/4/KEP. PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2003,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/1/KEP. PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 2/1/KEP. PPATK/2003 TENTANG PEDOMAN UMUM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2003,
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER 01/1.02/PPATK/01/10 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER 01/1.02/PPATK/01/10 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2010,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/1/KEP. PPATK/2004 TENTANG PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/1/KEP. PPATK/2004 TENTANG PEDOMAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI DAN TATA CARA PELAPORANNYA BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
2004,
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN PERPUSTAKAAN
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENAKSIRAN HARGA BAHAN PERPUSTAKAAN
2017,
Regulasi per halaman: