Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
Pembebasan Sayur Mayur dari Sumatera Utara dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Sayur Mayur dari Sumatera Utara dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pembebasan Ekspor Tengkawang dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Ekspor Tengkawang dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pembebasan Pala/Bunga Pala dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
Pembebasan Pala/Bunga Pala dari Ketentuan Tata Niaga Ekspor.
1990,
Pencabutan Pengukuhan Pembentukan Kelompok Eksportir Terdaftar Kopi dan Badan Pemasaran Bersama (Marketing Group) Eksportir Kopi Indonesia.
Pencabutan Pengukuhan Pembentukan Kelompok Eksportir Terdaftar Kopi dan Badan Pemasaran Bersama (Marketing Group) Eksportir Kopi Indonesia.
1990,
Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor.
Penyederhanaan Ketentuan-ketentuan di Bidang Ekspor.
1991,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 61/KP/II/1988 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR : 61/KP/II/1988 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK DAN PESTISIDA BERSUBSIDI
1988,
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M/Kep/1/2005 TANGGAL 4 JANUARI 2005 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA SURVEY ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH D
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/M/Kep/1/2005 TANGGAL 4 JANUARI 2005 TENTANG PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA SURVEY ATAS IMPOR BARANG MODAL BUKAN BARU UNTUK DAERAH-DAERAH YANG TERKENA BENCANA ALAM DI PROVINSI NANGGROE ACEH D
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BINTAN DAN PULAU KARIMUN
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/PMK.02/2005 TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN JUMLAH DANA BAGIAN DAERAH DARI SUMBER DAYA ALAM SEKTOR KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.04/2005 TANGGAL 17 JUNI 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46/PMK.04/2005 TANGGAL 17 JUNI 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.05/2000 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK ATAS BAHAN BAKU/SUB KOMPONEN/BAHAN PENOLONG UNTUK PEMBUATAN KOMPONE
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2005
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2005
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 /PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 /PMK.010/2005 TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR COLD ROLLED COIL (CRC)
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 01/PMK.04/2005 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASI
2005,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN DAERAH KOTA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 626 / PMK.02 / 2004 TENTANG PENETAPAN DANA PENYESUAIAN TAHUN ANGGARAN 2005 KEPADA DAERAH PROVINSI, DAERAH KABUPATEN, DAN DAERAH KOTA
2004,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 620/PMK.03/2004 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1308/KMK.04/1989 TENTANG BATAS NILAI NOMINAL DEPOSITO BERJANGKA DAN SERTIFIKAT DEPOSITO SERTA SALDO TABUNGAN TERTINGGI YANG DIKECUALIKAN DARI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
1989,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1161 TAHUN 1988
1988,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1160 TAHUN 1988
1988,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 836/KMK.04/1992 TENTANG TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/d KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI
1992,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/KMK.01/2010 TENTANG STANDAR PROSEDUR OPERASI (STANDARD OPERATING PROCEDURE) LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 218/KMK.01/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 347/KMK.01/2008 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANG
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177 /KMK.01/2010 TENTANG PENETAPAN INVESTASI LANGSUNG PEMERINTAH PADA BIDANG INVESTASI RAMAH LINGKUNGAN
2010,
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: KEP-172/KM.10/2010 TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG AGEN ASURANSI KERUGIAN ATAS PT BINTANG KENCANA SEJAHTERA
2010,
Regulasi per halaman: