Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001 TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 289/MPP/Kep/10/2001 TENTANG KETENTUAN STANDAR PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP
2001,
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 234/MPP/Kep/6//2000
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I. NOMOR : 234/MPP/Kep/6//2000
2000,
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 84/MPP/Kep/2/2003 TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 84/MPP/Kep/2/2003 TENTANG KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 247 TAHUN 2017 TENTANG UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 247 TAHUN 2017 TENTANG UJI COBA DAN SOSIALISASI OPERASIONAL TERMINAL PENUMPANG TIPE A SELOAJI, DI KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI JAWA TIMUR
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 218 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 218 TAHUN 2017 TENTANG SATUAN KERJA PEMBANGUNAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 197 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBELI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 197 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBELI DELEGASI DAN KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 180 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT UTAMA PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, KECAMATAN PUSAKANEGARA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 180 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN LOKASI PELABUHAN LAUT UTAMA PATIMBAN DI DESA PATIMBAN, KECAMATAN PUSAKANEGARA, KABUPATEN SUBANG, PROVINSI JAWA BARAT
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 166 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 166 TAHUN 2017 TENTANG SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG DIBERI KUASA UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN MUTASI KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KP 99 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: KP 99 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 64 TAHUN 2017 KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 64 TAHUN 2017 KEBIJAKAN DAN STANDAR SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR KP 56 TAHUN 2017 TENTANG PENAMBAHAN AKREDITASI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MILIK PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2017,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 79 TAHUN 1999 TENTANG STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 79 TAHUN 1999 TENTANG STATUS TRAYEK TETAP DAN TERATUR ATAU LINER ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.77 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM.77 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN KEGIATAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 73 Tahun 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 73 Tahun 2004 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 60 TAHUN 1993 TENTANG MARKA JALAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM 60 TAHUN 1993 TENTANG MARKA JALAN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.42 TAHUN 1995 TENTANG PERSETUJUAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (RPL) BANDAR UDARA SAM RATULANGI, MANADO DI PROPINSI SULAWESI UTARA
1995,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 34 TAHUN 2004 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UNIVERSAL
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM.33 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN AMANDEMEN SOLAS 1974 TENTANG PENGAMANAN KAPAL DAN FASILITAS PELABUHAN (INTERNATIONAL SHIPS AND PORT FACILITY SECURITY/ISPS CODE) DI WILAYAH INDONESIA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 32 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN PELABUHAN PENYEBERANGAN
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 23 TAHUN 2002 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA INTERNET TELEPONI UNTUK KEPERLUAN PUBLIK
2004,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 31 TAHUN 2001 TENTANG TATA CARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SEARCH AND RESCUE (SAR)
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 22 TAHUN 2003 TENTANG PENGOPERASIAN KERETA API
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR: KM 22 TAHUN 2003 TENTANG PENGOPERASIAN KERETA API
2003,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2001 T E N T A N G PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 20 TAHUN 2001 T E N T A N G PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
2001,
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR : KM. 15 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA INDUK (MASTER PLAN) FREKUENSI RADIO PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS UNTUK KEPERLUAN RADIO SIARAN FM (FREQUENCY MODULATION)
2003,
Regulasi per halaman: