Subjek: PERPRES

Total 1440 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2005 TENTANG GAJI, TUNJANGAN, DAN FASILITAS BAGI KEPALA DAN WAKIL KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 110 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PRODUKTIVITAS NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2005 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN L
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO THE BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL (AMENDEMEN ATAS KONVENSI BASEL TENTANG PENGAWASAN PERPINDAHAN L
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
2007,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN MONTREAL AMENDMENT TO THE MONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER (AMENDEMEN MONTREAL ATAS PROTOKOL MONTREAL TENTANG BAHAN-BAHAN YANG MERUSAK LAPISAN OZON)
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2005 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2006
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2005 TENTANG PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2005 TENTANG PENGAKHIRAN JAMINAN PEMERINTAH TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2005 TENTANG STAF KHUSUS PRESIDEN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PENGHAPUSAN KEADAAN BAHAYA DENGAN TINGKATAN KEADAAN DARURAT SIPIL DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
2005,
Regulasi per halaman: