Subjek: PERPRES

Total 1440 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN ANGGOTA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2005 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SERTA HAK KEUANGAN BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA DAN SEKRETARIAT KABINET
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SELEKSI DAN PEMILIHAN CALON ANGGOTA KOMISI KEBENARAN DAN REKONSILIASI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2005 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG TIM DOKTER KEPRESIDENAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2005 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN, PEMERIKSAAN, DAN PENYELESAIAN BANDING MEREK
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2005 TENTANG SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF QASIM PEKANBARU MENJADI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2005 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
2005,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2012
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2011
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2011 TENTANG KEBUN RAYA
2011,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA) MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN ESKRETARIAT AIPA DI JAKARTA
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIN INDONESIA DAN MAJELIS ANTARPARLEMEN ASEAN (AIPA) MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN ESKRETARIAT AIPA DI JAKARTA
2011,
Regulasi per halaman: