Subjek: PERPRES

Total 1440 regulasi
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 72 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 Oktober 2011 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 72 TAHUN 2011 TANGGAL : 6 Oktober 2011 RENCANA AKSI IMPLEMENTASI REKOMENDASI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK DEMOKRATIK TIMOR–LESTE
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2008 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENERJEMAH
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2011 TENTANG UNIT PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SIXTH PACKAGE OF COMMITMENTS ON AIR TRANSPORT SERVICES UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES (PROTOKOL UNTUK MELAKSANAKAN PAKET KEENAM KOMITME
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI BRASIL MENGENAI PEMBEBASAN VISA UNTUK PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF TH
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COFFEE AGREEMENT 2007 (PERSETUJUAN KOPI INTERNASIONAL 2007)
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KARO
2011,
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
LAMPIRAN III PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011
2011,
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN II PREATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2011 PETA RANCANA POLA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011,
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
LAMPIRAN 1 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 PETA RANCANGAN STRUKTUR RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEBIDANGRO
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2008 TENTANG BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON INVESTMENT OF THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC CO-OPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (P
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION AMONG THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST A
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2009 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2010
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRILANKA ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DUKUNGAN PENANAMAN MODAL ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT (INVESTMENT SUPPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF I
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PERU MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESI
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI KERJA SAMA EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND T
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SLOVAKIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN PROTOKOL PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA YANG DITANDATANGANI DI KUALA LUMPUR TANGGA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2011 TENTANG HAK KEUANGAN KETUA, WAK1L KETUA, DAN ANGGOTA DEWAN GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) UNTUK MENYELENGGARAKAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API BANDAR UDARA SOEKARNO-HATTA DAN JALUR LINGKAR JAKARTABOGOR- DEPOK-TANGERANG-BEKASI
2011,
Regulasi per halaman: