Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 02/SE/1980
1980,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR HONORARIUM DAN TRANSPORT PELAKSANAAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, DAN TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
2018,
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2018,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER PELATIHAN REFORM LEADER ACADEMY
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LAN
2017,
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: 3/9/KEP. PPATK/2004 TENTANG TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI YANG DIKECUALIKAN DARI KEWAJIBAN PELAPORAN
2004,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TRAINING OF TRAINER (TOT) PELATIHAN REVOLUSI MENTAL UNTUK PELAYANAN PUBLIK
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ORASI ILMIAH WIDYAISWARA
2017,
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
KEPUTUSAN KEPALA BADAN INTELIJEN NEGARA SELAKU KETUA BADAN KOORDINASI PEMBERANTASAN UANG PALSU NOMOT : Kep - 046 Tahun 2002
2002,
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
SURAT KEPUTUSAN BERSAMA JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA NOMOR KEP-902/A/J.A./12/2004, NOMOR POL.; SKEP/924/XII/2004, NOMOR 6/91/KEP.GBI/2004 TAHUN 2004 TENTANG KERJA SAMA PENANGANAN T
2004,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2017,
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG RINCIAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT I, TINGKAT II, TINGKAT III, TINGKAT IV, PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III, PELATIHAN
2017,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45/KPU/II/2012 TENTANG LAPORAN PERIODIK DAN LAPORAN PENYELENGGARAN PEMILU KADA DAN WAKADA
2012,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 332/KPU/VI/2010 TENTANG REGULASI PEMILUKADA
2017,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 71/Kpts/KPU/2012 TENTANG PENETAPAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PERIODE 2012-2017
2012,
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
PUSAT PENERANGAN HUKUM KEJAKSAAN AGUNG RI NOMOR SE-007/A/JA/11/2004
2004,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 493/KPU/XII/2011 TENTANG TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS DALAM PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 493/KPU/XII/2011 TENTANG TUGAS WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS DALAM PELAKSANAAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1308/SJ/XII/2010 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KPU PROVINSI DAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1308/SJ/XII/2010 TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIS KPU PROVINSI DAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN/KOTA
2010,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 436/SJ/IV/2010 TENTANG PENGADAAN ID CARD
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 436/SJ/IV/2010 TENTANG PENGADAAN ID CARD
2010,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 356/KPU/VI/2010 TENTANG AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 356/KPU/VI/2010 TENTANG AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 435/SJ/IV/2010 TENTANG PENGADAAN PAKAIAN DINAS
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 435/SJ/IV/2010 TENTANG PENGADAAN PAKAIAN DINAS
2010,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 335/KPU/VI/2010 TENTANG PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 335/KPU/VI/2010 TENTANG PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2010,
Regulasi per halaman: