Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3131 regulasi
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMANTAUAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2017,
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 400/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASI TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, PEJABAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UM
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 400/Kpts/Setjen/TAHUN 2010 TENTANG PENDELEGASI TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, PEJABAT SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UM
2010,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
2017,
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
PERATURAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
2017,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 92/KPU/II/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILU KADA TAHUN 2010
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 92/KPU/II/2010 TENTANG PENYELENGGARAAN TAHAPAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH PEMILU KADA TAHUN 2010
2010,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG BESARAN NILAI SIMPANAN YANG DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
2008,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 108/KPU/II/2010 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU KADA
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 108/KPU/II/2010 TENTANG PENJELASAN PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU KADA
2010,
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2011
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2011
2011,
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 2/PLPS/2010
2010,
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2014
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1/PLPS/2014
2014,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06/UND/I/2010 TENTANG RAPAT PIMPINAN PERSIAPAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 06/UND/I/2010 TENTANG RAPAT PIMPINAN PERSIAPAN PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2010,
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 /PLPS/2012
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 /PLPS/2012
2012,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1669/KPU/VII/2009 TENTANG SURAT EDARAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1669/KPU/VII/2009 TENTANG SURAT EDARAN TENTANG PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
2009,
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 /PLPS/2011
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN NOMOR 1 /PLPS/2011
2011,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1232/KPU/VII/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TANGGAL 6 JULI 2009
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1232/KPU/VII/2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 102/PUU-VII/2009 TANGGAL 6 JULI 2009
2009,
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
2013,
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 954/SJ/VII/2009 TENTANG PENGGANDAAN BUKU PANDUAN KPPS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
SURAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 954/SJ/VII/2009 TENTANG PENGGANDAAN BUKU PANDUAN KPPS PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2009 TENTANG KEARSIPAN
2012,
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
PEDOMAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 406/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 406/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 1 TAHUN 2000 TENTANG LEMBAGA PAKSA BADAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2000,
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
PERATURAN KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
2013,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 402/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 401/Kpts/KPU/TAHUN 2009 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014
2009,
Regulasi per halaman: