Subjek: KEPRES

Total 2468 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA IRIAN JAYA, TIM KERJA MALUKU, DAN TIM KERJA RIAU
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA HASHIMIAH TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 1999 TENTANG PENASEHAT WAKIL PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 1999 TENTANG PENASEHAT WAKIL PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DENGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 1999 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 1999 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NONOR 148 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NONOR 148 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 1999 TENTAN G PERUBAHAN ATAS kEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 1999 TENTAN G PERUBAHAN ATAS kEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 136 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH ROMANIA MENGENAI PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SUDAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN SEBUTAN MENTERI EKSPLORASI LAUT MENJADI MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NATUNA, TULANG BAWANG, TANGGAMUS CIKARANG, KAJEN, GIRI MENANG, BADUNG, ERMERA, MANATUTO, SENTANI, MIMIKA, DAN PANIAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA NATUNA, TULANG BAWANG, TANGGAMUS CIKARANG, KAJEN, GIRI MENANG, BADUNG, ERMERA, MANATUTO, SENTANI, MIMIKA, DAN PANIAI
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 144 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN EKONOMI NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 1998 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143 TAHUN 1998 TENTANG BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUS
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1999 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1999 TENTANG SEKRETARIAT PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BO
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2002,
Regulasi per halaman: